BBM naik lagi. Saya hanya bisa menghela nafas dgn berat. Sebentar lagi semua harga mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan IT pasti naik. Apa sih yang gak ada kaitannya dengan BBM jaman ini? BBM adalah indikator harga. Tentang indikator hargam, dari dulu emas selalu menjadi penentunya. BBM adalah turunan dari emas, ya emas hitam alias minyak bumi. Sama-sama berasal dari mineral tambang tetapi mereka berdua berbeda nenek moyang dan nasib akhir. Emas logam berasal dari mineral bumi, tertambang oleh manusia untuk kebutuhan istimewa, sedangkan minyak bumi berasal dari endapan fosil berjuta tahun silam lalu dikerek ke permukaan bumi oleh manusia untuk kebutuhan bahan bakar dan sebagainya.

Saya menghela nafas lagi dan hampir mendengus kesal. Ah gak perlu kesal. Barangkali sedikit bertanya kepada diri sendiri dan Tuhan tentunya, kapan bangsa ini akan keluar dari masalah ini? Apakah karena kami berlaku alih-alih taat kepadamu malah kami meretas mimpi dan menjual religi demi industri? Mungkin ini teguran?

Barangkali jika alm Taufik Savalas masih hidup, mungkin saya bisa menghubungi tv indosiar untuk bikin republik BBM episode kedua dengan Taufik sebagai sang presiden.

BBM LAGI: Masyarakat mungkin bisa memahami kebijakan pemerintah bila semua pertanyaan terkait BBM bisa dijawab dengan baik.

SEBUAH penelitian mengungkapkan, kenaikan BBM hingga 30% akan menambah pengangguran 16,92% dan tumbuh kemiskinan 8,55% per tahun. Dengan angka absolut, kemiskinan akan bertambah 15,68 juta jiwa. Angka-angka ini memang membuat miris dan menjadi alasan banyak pihak untuk menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.

Namun, pihak yang mendukung kenaikan BBM memberikan alasan lain. Berdasarkan catatan, dengan asumsi harga minyak dalam APBN sebesar 95 dolas AS per barel, maka subsidi BBM mencapai Rp 106 triliun. Namun jika mengambil rata-rata harga minyak 115 dolar AS per barel, maka subsidi bisa melebihi Rp 125 triliun. Angka itu belum termasuk subsidi listrik yang “hanya” dijatah Rp 60,3 triliun, dan diprediksi akan ikut membengkak.

Rencana kenaikan BBM tersebut juga diikuti dengan rencana pemberian bantuan tunai langsung (BLT) Plus kepada sekitar 19,1 juta kepala keluarga miskin sebagai salah satu bentuk kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Setiap keluarga mendapat BLT Rp 100.000,00 per bulan. Karena bertajuk kompensasi, maka pemberian BLT Plus hanya sebagai “obat sementara”. Dalam bahasa Sunda, kompensasi ini dapat pula disebut ngupahan.

Bila BLT diberikan, maka pemerintah tetap harus menyalurkan dana sebesar Rp 2 triliun per bulan. Bila dikalikan satu tahun, berarti Rp 24 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari subsidi minyak sebesar Rp 125 triliun.

Namun, realitas di masyarakat tidak seperti itu. Tidak hanya masyarakat miskin yang terkena dampaknya. Kalangan menengah dan dunia usaha pun akan merasakan imbasnya. Dunia usaha bahkan akan mendapat pukulan sekaligus, yakni naiknya biaya produksi serta turunnya daya beli masyarakat. Ini akan membuat mereka kelimpungan.

Pada akhirnya, ini akan membuat daya saing produk menurun. Padahal, tahun 2003 dan 2004 posisi daya saing Indonesia masih berada pada peringkat 49, kemudian 51 pada tahun 2005, dan tahun 2006 menjadi peringkat 52. Posisi daya saing Indonesia ini ternyata masih di bawah beberapa negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (23), Thailand (33), dan Filipina (45).

Melihat realitas seperti itu, muncul pertanyaan, apakah tidak ada lagi alternatif kebijakan lain untuk menunda kenaikan harga BBM? Dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkapkan, pemerintah melakukan 86 simulasi kebijakan terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut. Berdasarkan hal itu, kita tidak bisa menuduh pemerintah sembrono dalam mengambil kebijakan. Perkataan Anggito bisa menjadi pegangan bahwa pemerintah telah berpikir komprehensif sebelum mengambil kebijakan.

Namun, masyarakat tidak bisa begitu saja menerima apologi seperti itu. Masyarakat hanya berpikir praktis, harga BBM naik tetapi minyak tanah sulit didapat, elpiji langka dan mahal, serta harga kebutuhan pokok naik. Mereka tidak memerlukan penjelasan tentang perlunya menyelamatkan APBN.

Masyarakat memang sudah dewasa. Masyarakat mungkin bisa memahami kebijakan pemerintah bila semua pertanyaan terkait BBM bisa dijawab dengan baik. Selama ini, berbagai penolakan muncul karena masyarakat tidak mendapatkan penjelasan memadai tentang pengelolaan bahan bakar, langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat, upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. ***